SUEMENEP, Suarapers.net – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, mulai menjadi perhatian publik setelah sejumlah sekolah melaporkan belum menerima distribusi dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bumi Asfan Abadi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait pemerataan dan mekanisme penyaluran program di wilayah tersebut.
Sejumlah kepala sekolah mengaku hingga kini belum menerima MBG, meskipun telah masuk dalam cakupan layanan SPPG ttersebut. Kondisi ini memunculkan tanda tanya terkait transparansi dan mekanisme distribusi program.
SPPG itu diketahui berada di bawah naungan kontraktor berinisial IM yang menangani wilayah Kabupaten Sumenep. Di kalangan aktivis, muncul dugaan adanya ketimpangan distribusi, bahkan dikaitkan dengan kedekatan pihak pengelola dengan lingkar kekuasaan lokal.
Fakta di lapangan menunjukkan SDN Lanjuk 1 dan SDN Lanjuk 3 menjadi dua sekolah yang belum tersentuh program MBG.
Kepala SDN Lanjuk 3, Rahman, menegaskan bahwa sejak penandatanganan nota kesepahaman (MoU), tidak pernah ada realisasi distribusi.
“Alasannya karena jarak atau radius. Padahal kami masih dalam naungan SPPG tersebut. Bahkan sempat dijanjikan masuk tahap kedua, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, alasan radius justru tidak relevan jika tidak disertai solusi.
“Kami siap menjemput jika itu menjadi kendala. Artinya, alasan jarak seharusnya bukan penghalang,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kepala SDN Lanjuk 1, Fifit. Ia menilai alasan radius yang disampaikan pihak SPPG terkesan normatif dan tidak memberikan kepastian.
“Alasannya sama, karena radius. Tapi sampai kapan? Tidak ada kejelasan,” katanya.
Kondisi ini berdampak langsung pada siswa. Program yang seharusnya meningkatkan asupan gizi justru belum bisa dirasakan oleh sebagian anak di wilayah tersebut.
“Kasihan anak-anak. Mereka hanya mendengar ada program MBG, tapi tidak pernah menikmati,” tambah Fifit.
Tidak hanya sekolah negeri, sejumlah Yayasan MTs di Kecamatan Manding juga dilaporkan mengalami hal serupa. Ketimpangan ini memicu kekecewaan dan menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas pengelolaan program.
Sejumlah pihak mendesak Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya Direktur Pemantauan dan Pengawasan, untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur SPPG di Manding.
Evaluasi dinilai penting untuk memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, dan tidak menimbulkan dugaan diskriminasi dalam pendistribusian.
Jika tidak segera ditangani, persoalan ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi anak.
Media ini juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait, khususnya pengelola SPPG Bumi Asfan Abadi maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini, guna menjaga keberimbangan informasi sesuai kaidah jurnalistik.
Penulis : Ron
Editor : Frinanda
