Example floating
Example floating
Pemerintahan

Musrenbang RKPD 2027 Sumenep Himpun 771 Usulan Pembangunan

16
×

Musrenbang RKPD 2027 Sumenep Himpun 771 Usulan Pembangunan

Sebarkan artikel ini
Foto : Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan laporan pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Senin (30/3/2026).

SUMENEP, Suarapers.net –  Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Senin (30/3/2026).

Forum ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027.

Example 300x600

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan terdapat 771 usulan pembangunan yang masuk dalam Musrenbang RKPD 2027. Menurut dia, jumlah tersebut mencerminkan tingginya partisipasi publik, sekaligus menjadi tantangan dalam proses penyaringan program.

“Melalui forum ini, kami berkomitmen mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” kata Arif saat membacakan laporan kegiatan.

Ia menjelaskan, Musrenbang RKPD memiliki peran penting dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional, sehingga program yang dihasilkan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah, lanjut Arif, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perencanaan, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat umum.

“Musrenbang menjadi instrumen penting untuk menghasilkan program yang berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bappeda mencatat, proses perencanaan telah dilakukan secara berjenjang. Musyawarah desa berlangsung pada Juli hingga September 2025, kemudian dilanjutkan Forum Konsultasi Publik pada 27 Januari 2026.

Selanjutnya, Musrenbang tingkat kecamatan digelar pada 9–13 Februari 2026, serta forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah pada 10 Maret 2026.

Seluruh usulan tersebut telah diinput melalui sistem SIPD RI. Dari total 771 usulan, pemerintah akan melakukan penyaringan berdasarkan skala prioritas, kemampuan anggaran, serta keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan.

Arif berharap, sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan 2027 yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

 

Penulis : Ron

Editor   : Frinanda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *