SUMENEP, Suarapers.net – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menegaskan bahwa Laporan Reses II Tahun Sidang 2026 harus berujung pada realisasi kebijakan, bukan sekadar dokumen administratif.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumenep oleh juru bicara Fraksi NasDem, Samsiyadi. Ia menekankan bahwa laporan reses merupakan representasi langsung aspirasi masyarakat yang harus dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan daerah.
“Laporan Reses II ini adalah suara masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi arsip tanpa tindak lanjut nyata,” ujarnya setelah melakukan paripurna Selasa, (31/3/2026).
Samsiyadi menjelaskan, hasil reses yang dilaksanakan pada 9–16 Maret 2026 menemukan sejumlah persoalan krusial, terutama di wilayah kepulauan yang dinilai masih tertinggal dari segi pembangunan.
Salah satu sorotan utama adalah kondisi pelabuhan di Pulau Masalembu yang dilaporkan mengalami kerusakan parah dan tidak lagi layak digunakan. Selain itu, keterlambatan penyelesaian pembangunan pembangkit listrik oleh PT PLN juga menjadi perhatian karena berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi NasDem juga menyoroti belum adanya pos keamanan laut di wilayah perairan, yang dinilai berpotensi membuka celah terjadinya pelanggaran hukum. Di sisi lain, kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah kepulauan dilaporkan rusak dan membutuhkan penanganan segera.
Masalah transportasi laut turut menjadi perhatian. Masyarakat, menurut laporan reses, mengharapkan adanya penyediaan kapal yang layak serta peremajaan armada yang sudah tidak memenuhi standar operasional.
Selain itu, kebutuhan pembangunan dermaga di Kecamatan Kangayan juga disebut mendesak dan hingga kini belum terealisasi.
Di sektor lain, Fraksi NasDem mencatat pentingnya penguatan ekonomi desa melalui tambahan modal bagi BUMDes, peningkatan fasilitas olahraga, serta pembenahan sektor pendidikan, baik dari segi sarana dan
prasarana maupun kualitas tenaga pendidik.
Samsiyadi menegaskan, seluruh temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Jika tidak ada tindak lanjut, reses hanya akan menjadi rutinitas tanpa makna. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata,” katanya.
Penulis : Ron
Editor : Frinanda
