SUMENEP. Surapres.net _ Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang sering disingkat sebagai PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal Sumenep, Madura Jawa Timur. Selasa, (31/1/2023).
Program yang diselenggarakan di PKBM dapat sangat beragam dan dapat juga tak terbatas, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di mana PKBM itu berada atau dikatakan yang relevan, serta program-program itu harus bermakna dan bermanfaat.
Suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budayap.
Namun hal tersebut program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau lebih disingkat dengan PKBM di tuding oleh salahsatu pemuda masyarakat sumenep Roni rahaman.
Pemuda kelahiran Sumenep Roni rahman’ Mengatakan terkait Program PKBM tahun 2022 di Kabupaten Sumenep banyak yang diduga bodong atau tidak aktif.
Pasalnya, roni panggilanya memaparkan ada beberapa penerima bantuan PKBM di kabupaten sumenep tidak aktif dan bodong
“Ya mas saya kemarin sempet turun ke salah satu lembaga yang mendapatkan bantuan PKBM tersebut tidak aktif lembaganya, dan cuman di jadikan bancakan,” Tuturnya jum’at, (27/1).
Diapun mengatakan saat di minta tanggapan oleh media ini terkait bantuan penerima PKBM turunya ke lembaga atau ke yayasan yang ada di kabupaten sumenep.
Dia menerangkan terkait anggaran tersebut berfariasi dan ada tiga pakek (A), (B), dan paket (C). jugak semua nial anggran 2 M Lebih untuh bantuan Program PKBM tersebut,”teranya.
Di tempat yang sama dia pun sangat memperihati terkait program bantuan PKBM tidak ada pengawasan dari pihak dinas pendidikan kabupaten sumenep
Namun dari hal tersebut berdasar informasi atau laporan dari masyarakat, sumenep yang tidak mau di publikasikan namanya, iya mengatakan di pihak desa kami tidak ada yayasan atau bantuan paket ke pihak PKBM,” teranya saat di konfirmasikan oleh media ini senin, (30/1).
Dipun menjelaskan kami belum bisa memberikan keterangan lebih jauh dan terbuka berapa jumlah data PKBM yang ada di desa kami. Namun pihak kami selaku orang nomer satu di desa akan kami telusuri ke peserta wajib Belajar Fiktif,” pungkasnya.
Lanjut Roni Rahman’ menanggapi persoalan tersebut perihati terkait anggaran yang cupuk besar sehigga kami mencurigai terkait dugaga dijadikan bancakan terhadap lembaga peneriman.
Kami minta kepada pihak dinas pendidikan terkait bantuan PKBM di kabupaten sumenep harus tarsparan dan harus ada pengawasan dari dinas terkait,” sambunganya.
Sementara media ini menulusiri terkai hal tersebut kepihak dinas pendidikan kabupaten sumenep bahwah kabit tersebut masih rapat di hotel sehingga pemberitaan ini di publikasikan karana tidak ada keterang,” tungkasnya.
