SUMENEP, Suarapers.net – Proyek drainase di depan Balai Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, kembali jadi sorotan publik. Pekerjaan yang disebut-sebut bersumber dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD itu dinilai janggal karena berjalan tanpa papan informasi dan minim keterbukaan.
Aktivis muda asal Sumenep, Supriadi, S.Pd, menilai, ketiadaan papan proyek bukan hal sepele, tetapi mencerminkan lemahnya komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan uang rakyat.
“Proyek yang dibiayai negara wajib mencantumkan papan informasi. Itu bentuk tanggung jawab kepada publik. Tanpa itu, sulit bagi masyarakat menilai apakah pekerjaan tersebut sesuai prosedur,” tegas anggota YLBH Madura itu, Selasa (11/11/2025).
Supriadi menambahkan, jika benar proyek tersebut bersumber dari pokir DPRD, seharusnya ada dokumen resmi yang bisa ditunjukkan kepada publik, mulai dari perencanaan, penunjukan pelaksana, hingga nilai kontrak.
“Keterangan lisan tidak cukup. Kalau proyek itu sah, pasti ada bukti administrasi. Transparansi itu bukan pilihan, tapi kewajiban,” ujarnya.
Ia juga mendesak agar DPRD dan Inspektorat Sumenep tidak hanya menonton dari jauh. Sebagai lembaga pengawasan, keduanya seharusnya bergerak cepat memeriksa kebenaran informasi yang menyeret nama institusi mereka.
“Kalau DPRD memang tak terlibat, tunjukkan dengan tindakan. Begitu juga Inspektorat, jangan menunggu gaduh baru turun. Pengawasan yang baik itu proaktif, bukan reaktif,” sindirnya.
Sementara itu, Kepala Desa Prambanan, Mariani, menolak jika proyek di wilayahnya dikatakan bermasalah. Ia merasa pemberitaan yang beredar selama ini cenderung menyudutkan dirinya.
“Buat benar sekalian kalau mau nulis berita tentang saya. Kamu sudah mencemarkan nama saya, tapi saya tidak akan membalasnya,” ujar Mariani .
Pernyataan itu justru memantik reaksi baru di masyarakat. Beberapa warga menilai, alih-alih menantang balik wartawan, pemerintah desa seharusnya membuka data secara transparan agar polemik tidak makin melebar.
Kini, proyek drainase di depan Balai Desa Prambanan menjadi perhatian publik. Sorotan ini bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga soal moralitas dalam mengelola dana publik.
Karena pada akhirnya, transparansi bukan sekadar formalitas di papan proyek, tapi cermin kejujuran pejabat dalam mengelola amanah rakyat.
Reporter : Ron
Editor : Frinanda
