SUMENEP, Suarapers.net — Proyek pembangunan drainase di depan Balai Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, diduga bermasalah dalam aspek administrasi. Hal ini mencuat setelah Kepala Desa Prambanan memberikan keterangan yang dinilai tidak sesuai mengenai sumber dana proyek tersebut.
Kepala Desa Prambanan, Mariani, sebelumnya menyebut bahwa pekerjaan drainase itu merupakan hasil usulan pokok pikiran salah satu anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PDI Perjuangan.
“Itu pokok pikiran anggota dewan inisial Hosnan, dari PDIP. Untuk detail anggarannya, bendahara yang mengetahui,” ujar Mariani.
Ia juga mengakui papan informasi proyek tidak dipasang di lokasi pengerjaan. Menurutnya, masalah anggaran sepenuhnya ditangani oleh bendahara desa.
Di sisi lain, salah seorang aktivis Sumenep rohmat menilai kepala desa seharusnya mengetahui dan memahami sumber anggaran serta dokumen pendukung proyek tersebut.
“Kepala desa wajib mengetahui asal anggaran, proses pengajuan hingga SPJ-nya. Jika tidak tahu, ini bisa menimbulkan dugaan penyimpangan dan pelanggaran keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Namun, pernyataan Kades Mariani dibantah oleh Hosnan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep. Ia menegaskan tidak pernah mengusulkan ataupun memiliki alokasi pokok pikiran untuk proyek tersebut.
“Kami baru menjabat sebagai anggota dewan sejak 2025 dan belum menerima anggaran pokir,” tegas Hosnan.
Dengan adanya dugaan pencatutan nama legislatif serta indikasi ketidakjelasan administrasi proyek, DPRD Sumenep diminta segera memanggil Kepala Desa Prambanan untuk memberikan klarifikasi resmi. Inspektorat Kabupaten Sumenep juga didorong untuk melakukan pemeriksaan dan menindak sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.
Reporter : Ron
Editor : Frinanda
